Pada tanggal 5 Agustus 2023, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej secara resmi menutup kegiatan Temu Bisnis Tahap VI di Jakarta International (JI) Expo, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Wamenkumham mengajak semua pihak untuk terus berperan aktif dalam mewujudkan belanja Produk Dalam Negeri (PDN). Meskipun Temu Bisnis Tahap VI telah berakhir, semangat untuk mendukung inisiatif PDN harus tetap dijaga agar dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Mendorong Belanja Produk Dalam Negeri untuk Pertumbuhan Ekonomi
Wamenkumham menyadari pentingnya peran Kementerian/Lembaga Negara sebagai konsumen barang dan jasa terbesar di Indonesia, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja Produk Dalam Negeri harus dioptimalkan. Tujuannya adalah mencapai target belanja PDN sebesar 95% dari total belanja pengadaan barang dan jasa hingga akhir tahun 2023. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kemandirian bangsa.
Tema “Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa”
Tema yang diusung pada Temu Bisnis Tahap VI kali ini adalah “Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa.” Tema ini mencerminkan semangat untuk memperkuat ekonomi domestik dengan cara mendukung dan menggunakan produk-produk dalam negeri. Melalui kolaborasi antara Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), diharapkan target belanja PDN dapat tercapai secara optimal.
Peningkatan Transaksi dalam Temu Bisnis Tahap VI
Pada pelaksanaan Temu Bisnis Tahap VI, tercatat peningkatan transaksi sebesar 29,5 triliun rupiah. Jumlah ini terdiri dari transaksi oleh Kementerian/Lembaga sebesar 18,5 triliun rupiah dan transaksi oleh Pemerintah Daerah sebesar 11,34 triliun rupiah. Dari total transaksi tersebut, pembayaran yang sudah dilakukan mencapai 16,13 triliun rupiah, sementara transaksi yang sedang dalam proses pembayaran mencapai 13,4 triliun rupiah.
Dukungan Layanan Publik Kementerian Hukum dan HAM
Selain menyelenggarakan Temu Bisnis Tahap VI, Kementerian Hukum dan HAM juga memberikan dukungan layanan publik melalui layanan Paspor Merdeka. Selama tiga hari kegiatan, sebanyak 2.684 pemohon telah menggunakan layanan ini. Selain itu, pameran produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) juga diselenggarakan sebagai bagian dari upaya mendukung kemandirian ekonomi bangsa.
Expo Pelayanan Publik di Palembang
Selain acara di Jakarta, di waktu yang sama, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumsel juga turut membuka expo pelayanan publik di Palembang Indah Mal. Melalui expo tersebut, layanan seperti pembuatan paspor, administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pameran produk hasil karya WBP ditawarkan kepada masyarakat. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 4 hingga 6 Agustus 2023.
—
Temu Bisnis Tahap VI berhasil mencapai tujuannya dalam mendorong belanja Produk Dalam Negeri untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui sinergi antara berbagai pihak, terutama Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, LKPP, dan Kadin, transaksi PDN mengalami peningkatan yang signifikan. Dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan penggunaan APBN untuk belanja PDN menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai target tersebut. Diharapkan semangat untuk memajukan ekonomi domestik dengan belanja produk dalam negeri terus digelorakan agar Indonesia semakin mandiri dan berdaya saing di pasar global.
